Jalan Panjang Menuju Mufakat

Jalan Panjang Menuju Mufakat

Oleh Hera Khaerani

Kabar gembira datang dari ASEAN Single Window. Sejak awal 2018, ASEAN secara resmi menyatakan penerapan certificate of origin (CoO) form D secara elektronik (e-form D) dalam kerangka ASEAN Single Window. Penerapan e-Form D merupakan kemajuan besar bagi peningkatan fasilitasi perdagangan dan kelancaran arus barang di kawasan ASEAN, juga mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam proses impor/ekspor.

Sebelum penerapan e-Form D, importir wajib menyerahkan dokumen hard copy CoO Form D untuk dapat menikmati fasilitas preferensi bea masuk dalam kerangka ASEAN Free Trade Agreement. Kini, penyerahan dokumen fisik tidak lagi diperlukan.

Sayangnya, e-form D baru diterapkan di beberapa negara yang telah bergabung dengan ASW, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ditemui di sela Pertemuan The Working Group on Technical Matters for The ASEAN Single Window (TWG-ASW) ke-42, di Surabaya (21/2), Dr.Ramlah Mukhtar menyatakan bahwa jejak yang sama diharapkan akan segera diterapkan di negara-negara anggota ASEAN lainnya.

“Kita memiliki 10 negara anggota, tapi saat ini kita tidak memiliki tingkat penerapan national single window yang sama di setiap negara,” terangnya soal mengapa e-Form D belum diterapkan di semua negara ASEAN. Dr.Ramlah sendiri merupakan chair dalam Pertemuan TWG-ASW ke-42 tersebut.

Myanmar dan Republik Demokratik Rakyat Laos contohnya, baru di tahap mengembangkan single window di negaranya. Lalu Kamboja, Brunei Darussalam, dan Filipina, sudah mengembangkan single window, namun baru di tahap pengetesan integrasi dengan ASW untuk mempertukarkan e-Atiga Form D.

Syarat utama untuk ASW berjalan adalah negara anggota memiliki single window yang kemudian bisa diintegrasikan dengan single window negara anggota lainnya. Kelima negara yang sudah memulainya Januari tahun ini, sudah siap baik dari sisi teknis, kebijakan, maupun hukum. Sementara yang lainnya, masih mengupayakan ketiga aspek tersebut. “Hanya jika mereka sudah siap, maka mereka bisa bergabung dalam live operation e-Form D,” tukas Dr. Ramlah.

Setelah pertukaran dokumen e-Form D, ASW menargetkan ASEAN Customs Declaration Document dipertukarkan secara elektronik. Pengujian ACDD diprediksi bisa mulai dilakukan Juni 2018. Perkembangan terbaru lainnya, electronic Sanitary and Phytosanitary Certificate (e-SPS) juga diharapkan menjadi dokumen ketiga yang segera dipertukarkan dalam kerangka ASW. Uji coba pertukaran dokumen e-SPS diharapkan dimulai pada akhir 2018.

“Jadi kami berharap semuanya bisa berjalan di akhir 2018 ini. Setelahnya kita akan mulai berupaya mempertukarkan dokumen lainnya,” harapnya dengan semangat. Adapun ketika ditanya kriteria dokumen yang didahulukan untuk dipertukarkan antarnegara ASEAN, Dr. Ramlah menjelaskan bahwa hal itu bergantung pada kesepakatan negara-negara anggota.

Sepakat dan Bertahap

Tingkat kesiapan untuk berintegrasi memang masih berlainan, akan tetapi kesepuluh negara anggota ASEAN sudah sepakat untuk mengadopsi ASEAN Single Window (ASW). Bahkan kebijakan apapun yang diambil di ASW, harus disepakati semua anggotanya. “Negosiasinya bukan berdasarkan oleh pemungutan suara terbanyak,” tukas Dr.Ramlah.

Dia melanjutkan, “Untuk setiap keputusan, setiap kesepakatan, harus konsensus.” Sekalipun ada sembilan negara yang menyetujui suatu keputusan, hal itu tidak akan bisa diterapkan jika masih ada satu negara yang menolak hal tersebut. Oleh karena itu, wajar saja jika ASW butuh waktu lama hingga bisa masuk ke tahap pelaksanaan.

Dr. Ramlah mengakui bahwa ketika para pemimpin negara ASEAN menyepakati bahwa diperlukan ASEAN Single Window untuk meningkatkan daya saing negara-negara di Asia Tenggara di antara masyarakat dunia, mulanya mereka masih buta tentang apa yang diperlukan. “Mereka tidak tahu pendekatan macam apa yang harus diambil,” sebutnya.

Perdebatan panjang pun terjadi, tentang apakah ASW berupa sistem atau lingkungan, dibuat centralized or decentralized, dan seterusnya. Pada akhirnya dengan keharusan untuk konsensus, proses negosiasi pun berlangsung lambat. Dibutuhkan lebih dari sepuluh tahun negosiasi hingga ASW terbentuk dan beroperasi.

Tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun yang dibutuhkan untuk tercapainya legal framework dan untuk kesepuluh negara anggota ASEAN menyepakati prosedur pertukaran data elektronik dari sisi teknis proses, harmonisasi elemen data, harmonisasi prosedur, dan simplifikasi prosedur.  “Butuh waktu lama untuk disepakati semua anggota,” simpulnya.

Padahal inisiatif membentuk ASW sendiri dilatari kesadaran bahwa demi menjadi kawasan yang kompetitif, diperlukan alur transaksi perdagangan yang lancar di ASEAN. Golnya adalah untuk mempercepat cargo clearance dan mendorong integrasi perekonomian ASEAN. Berbicara tentang manfaaf ASW, Dr.Ramlah menegaskan bahwa hadirnya ASW memungkinkan percepatan perdagangan antarnegara yang prosesnya lebih transparan, lebih kompetitif, dan efisien.

Tentu saja dari sudut pandang eksportir-importir, manfaatnya adalah penghematan biaya dan waktu dalam transaksi, clearance of goods, serta pengiriman barang melintasi perbatasan negara. Selanjutnya dari sisi Kementerian atau Lembaga, hadirnya ASW dapat memangkas rumitnya birokrasi yang sering menghambat proses perdagangan. “Kementerian dan Lembaga utamanya akan merasakan meningkatnya efektivitas proses persetujuan meski tidak diperlukan sumber daya tambahan karena semuanya berbasis elektronik,” cetus Dr. Ramlah.

Berbeda Tapi Satu Azam

Tidak hanya tingkat kesiapan berintegrasi dalam ASEAN Single Window yang bervariasi di tiap negara anggota, sistem dan wujud single window di negara masing-masing pun bisa berlainan. Hal ini diakui oleh Dr.Ramlah yang menegaskan bahwa bagaimana bentuk sistem back end setiap negara tidak menjadi soal. “Hal terpenting yang dibutuhkan untuk ASW bisa beroperasi adalah kemampuan national single window setiap negara untuk berintegrasi dengan national single window negara lain di kawasan,” tukasnya.

Sebagai catatan, ASEAN Single Window (ASW) merupakan lingkungan yang memungkinkan national single window (NSW) setiap negara dapat beroperasi dan terintegrasi. Dengan demikian, beroperasinya NSW merupakan prasyarat mutlak implementasi ASW. “Integrasinya sama, namun back end di tiap negara bisa berbeda.”

Makanya bisa saja national single window di satu negara dikelola oleh instansi Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, atau seperti di Indonesia yang dilakukan oleh Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW). Menarik kan, meski cita-citanya sama, namun bisa dicapai dengan cara berbeda. (DMR) 

*Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di INSW Magz edisi keempat