Sinergi Menangani Pandemi COVID-19 Melalui Aplikasi Perizinan Tanggap Darurat

Sinergi Menangani Pandemi COVID-19 Melalui Aplikasi Perizinan Tanggap Darurat

Oleh Tim Humas LNSW

Pagi tadi (24/6), LNSW bekerjasama dengan BNPB dan DJBC menggelar webinar dengan topik ‘Fasilitasi Impor Barang Penanganan COVID-19 melalui Aplikasi Perizinan Tanggap Darurat”, yang dibuka langsung oleh Kepala LNSW M. Agus Rofiudin. Dalam sambutannya, Kepala LNSW menyampaikan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, salah satunya melalui kebijakan simplifikasi prosedur dan pemberian fasilitas fiskal dalam rangka importasi barang penanganan COVID-19.

 

Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan seluruh alat dan barang yang dibutuhkan dalam penanggulangan COVID-19 di dalam negeri,” jelas Kepala LNSW. Sejalan dengan tujuan itu, LNSW telah membangun aplikasi pengajuan perijinan melalui mekanisme Single Submission, dimana pengajuan rekomendasi BNPB dan pengajuan pembebasan Bea Masuk dan/cukai serta PDRIke DJBC dapat dilakukan dengan mudah, cepat, efektif, dan efisien, yaitu hanya mengakses aplikasi Perizinan Tanggap Darurat pada website www.insw.go.id.

 

Dengan aplikasi ini dinilai sangat memberikan kemudahan bagi pemohon dimana berdasarkan dashboard monitoring importasi barang penanganan COVID-19, sampai dengan 23 Juni 2020, jumlah permohonan yang masuk sebanyak 13.638 permohonan (dari 5.023 pemohon), dimana 9.908 (74%) diantaranya disetujui, sebanyak 3.542 (24%) dikembalikan, dan 268 (1%) dalam proses pemeriksaan. “Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat memberikan pengaruh terhadap tersedianya kebutuhan barang penanggulangan COVID-19 dalam negeri,” simpul Kepala LNSW.

 

Menghadirkan Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW YFR Hermiyana, Direktur Fasilitas Kepabeanan DJCBC Untung Basuki, dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama BNPB Zahermann Muabezi, diskusi webinar yang dipandu oleh Kepala Seksi Pengembangan Sistem, LNSW, Aderian Primaraka, jalannya diskusi pada webinar memberikan pemahaman yang sangat komprehensif baik mengenai pengajuan rekomendasi BNPB, fasilitasi fiskal importasi barang penanganan COVID-19, maupun pemahaman teknis terkait penggunaan aplikasi Perizinan Tanggap Darurat yang dikelola oleh LNSW.

 

Membagi pengalamannya pada wal diluncurkan aplikasi Perizinan Tanggap Darurat yaitu pada Maret 2020, Zahermann Muabezi menceritakan bahwa permohonan sampai lebih dari 600 perhari. Dia pun menyatakan rasa syukurnya karena bekerja sama dengan LNSW dan DJBC. “Benar kata orang, kerja besar itu harus ada kebersamaan, lebih mudah kita melaksanakannya,” akunya.

Sementara itu, Direktur Fasilitas Kepabeanan DJCBC Untung Basuki hadir menjelaskan soal berbagai jenis fasilitas fiskal untuk penanganan Covid-19 yang diberikan berdasarkan PMK Nomor 70 tahun 2012, PMK Nomor 171 tahun 2019, dan PMK Nomor 34 tahun 2020. Dalam kaitannya dengan fasilitas fiskal, Untung pun menambahkan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh DJBC terkait dengan importasi barang tersebut sehingga sesuai dengan peruntukannya, khususnya untuk barang penanganan COVID-19 yang berupa hibah.

 

Selanjutnya, diawali dengan pemutaran video tutorial Aplikasi Perizinan Tanggap Darurat, Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW menunjukkan betapa transparannya layanan Perizinan Tanggap Darurat, karena dapat dilacak prosesnya dan pada akhirnya dapat dilihat realisasinya. Dari data yang terhimpun, dapat dilihat bahwa peruntukan permohonan perizinan yang masuk didominasi untuk kebutuhan komersial (44%), diikuti oleh kebutuhan pribadi (35%), hibah kepada yayasan (8%), yayasan (6%), pemerintah/BLU (4%), dan hibah kepada BNPB (2%).

 

Kegiatan yang diikuti lebih dari 500 peserta tersebut mendapatkan antusiasme dari para peserta, baik yang berasal dari lingkungan pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, BNPB, BPK), pelaku usaha (importir) dan publik dan ditutup dengan pernyataan komitmen untuk tetap bersinergi menangani COVID-19 untuk Indonesia.