Beberapa pelaku bisnis juga menyambut baik gagasan Kawasan Pengawasan Pabean Terpadu (KPPT) Jababeka ini. Bahkan Bea Cukai berjanji akan memberikan kemudahan pengurusan dokumen, dan clearance dapat diselesaikan di tempat tersebut.

Kendati begitu tidak sedikit pula pelaku usaha yang menentang adanya rencana spook (TDP) Jababeka tersebut, terutama para forwarder (PPJK) di Tanjung Priok. Alasan mereka KPPT itu bisa mematikan usahanya.

Padahal, menurut Sudirman, Ketua Organda Angsuspel Priok, konsep ini dinilainya sangat positif dan dapat membuka peluang yang menguntungkan bagi pebisnis truk angkutan kontener di pelabuhan. Sebab, dengan adanya dry port Jababeka bisa mengurangi kepadatan yang sering menimbulkan kemacetan di pelabuhan. Otomatis, jika Tanjung Priok lancar, usaha truk kontener diuntungkan. ”Yang tadinya sehari hanya satu rit, bisa jadi nanti dua rit, karena tidak ada lagi macet,” ujarnya ditemui di Kantornya, akhir pekan lalu.

Kata dia, sewaktu bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat (......), pemerintah menjanjikan akan mengatur rute jalan khusus, artinya tidak melewati jalan yang dilalui angkutan kota. Akses jalan akan disiapkan. ”Pemerintrah menjamin ekspor-impor lancar,” jelas Sudirman mengutip pernyataan Dirjen Perhubungan Darat.

Prinsipnya, Organda Angsuspel mendukung KPPT Dry port Cikarang ini. Kalau nantinya dipersyaratkan untuk standarisasi kelaikan truk, Sudirman akan memenuhi dan menyesuaikan persyaratannya.

”Yang penting pemain lokal diutamakan. Kami yakin bisa memenuhi ketentuan yang disyaratkan Jababeka,” ungkapnya lagi.

Dia menghimbau kepada 8000 anggota Organda yang resmi untuk tidak mengkhawatirkan rencana ini. Dia bahkan mengusulkan menggunakan global potition system (GPS), sebuah alat yang sanggup memantau pergerakan truk. Sehingga jika terjadi penyimpangan rute langsung ketahuan.

Pastinya, konsep ini, kata Santo, Direktur Utama PT .....KPPT (Dry port) Jababeka ini perlu sosialisasi terus menerus dari pihak terkait supaya masalahnya jelas.

”Dry port ini memang sudah lama dikonsep. Akses jalan juga sudah disiapkan. Nantinya yang menggunakan fasilitas ini mayoritas pabrikan yang berada di wilayah Jawa Barat. Mungkin industri Jepang, Korea, dan Taiwan,” ungkapnya.

Barangkali, tegas Sekjen Asosiasi Depo Petikemas, yang dikhawatirkan kalau nantinya ’single operator’ sehingga kesempatan usaha kecil terusik. Makanya perlu pula mempertimbangkan dampak sosial yang bakal muncul.

Himbauan INSA

Rencana dry port Jababeka ditanggapi para pelaku pelayaran secara bijak. Melalui Ellison, Ketua INSA Tanjung Priok, shipping line memberi sejumlah masukan antara lain, untuk memudahkan pelaksanaan dilapangan nantinya, industri ini menghimbau pengelola TDP, Perbankan terkait agar memberikan informasi kepada shipper perihal term of shipment menjadi receive for shipment di TDP Jababeka, i/o shipped BLs. Perlu ada peraturan khusus kepabeanan untuk melindungi pengapalan dari TDP, baik untuk shipper,pengelola maupun pelayaran.

”TDP agar menerapkan konsep supply chain management cost, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pendukung (shipping line), depo empty menjadi terabaikan dibanding manfaat yang didapatkan,” kata Ellison.

Perlu juga adanya fleet management handal, dan koordinasi penyempaian dokumen ekspor sesuai sispro berlaku.

Begitu juga untuk impor, INSA mengusulkan supaya tranship muatan dengan PO Delivery TDP dapat dilaksanakan sesegera, dan perlu dokumen kepabeanan yang mendukung, apakah BC 1 atau 2. ”Tarif tambahan pelayanan delivery dari CY TPK menjadi TDP perlu diinformasikan ke INSA agar dapat diinformasikan ke POL apabila ada permintaan service. Penarikan petikemas dari CY TPK ke TDP hanya dilakukan transporter yang terakreditasi”.

Sementara itu Jody Kushendra, Ketua tim KPPT kepada Ocean Week menyatakan bahwa implementasi kemungkinan akhir 2009. ”Ini menjadi program 100 hari dari Menkeu dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid II, juga dalam upaya memperlancar arus lalu lintas barang dari dan ke Tanjung Priok,” ujarnya ditemui di Kantor Bea Cukai Jakarta.

Menurut dia, kPPT merupakan kawasan persyaratan tertentu yang secara terpadu didalamnya terdapat fasilitas tempat penimbunan sementara, gudang konsolidasi barang ekspor, tempat penimbunan berikat, dan tempat usaha lainnya dalam upaya menunjang kegiatan kepabeanan dan cukai.

KPPT dibentuk sebagai bagian dari National Integreted and Intermoda transportation sebagai pengembangan dari program INSW. KPPT dinilainya bisa juga memangkas biaya tinggi.

Diharapkan KPPT mampu mensinergikan dua kepentingan yakni kawasan industri Jababeka sebagai pengumpan kargo dan pelabuhan Priok sebagai pengumpul atau hub. Sebagai sentra logistik, KPPT akan dilengkapi pergudangan dan behandle sehingga tidak perlu lagi adanya TPS di Priok. (OW)

http://ocean-week.blogspot.com/2010/03/kppt-jababeka-sangat-diperlukan.html