LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI RRT
Sebagai upaya konkret Pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan penyebaran Virus Corona ke dalam wilayah NKRI, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor (Permendag) 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Larangan ini bersifat sementara dan berlaku bagi impor Binatang hidup, baik yang berasal dari RRT maupun yang transit di RRT, ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun daftar Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor adalah sebagaimana dalam lampiran Permendag No.10 Tahun 2020.
Sehubungan dengan hal tersebut, efektif per 11 Februari 2020 Pukul 00.00 WIB, LNSW telah mengimplementasikan larangan sementara impor Binatang hidup baik yang berasal dari RRT maupun yang transit di RRT tersebut di Sistem INSW.
PPID Tingkat I LNSW
Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tersebut, antara lain ditetapkan :
- Kepala Lembaga National Single Window selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Lembaga National Single Window; dan
- Sekretaris Lembaga National Single Window selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Lembaga National Single Window.
Pemberian layanan informasi publik oleh PPID LNSW berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. PPID Tingkat I LNSW bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.
Prosedur Permohonan Informasi Publik Pada PPID LNSW
Pemohon menyampaikan permohonan Informasi Publik kepada PPID Tingkat I LNSW melalui :
Secara Online : https://www.e-ppid.kemenkeu.go.id
atau
Datang Langsung : Unit Layanan Informasi PPID LNSW
Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59c
Pramuka Raya, Jakarta Pusat 10570
Penerapan OSS Versi 1.1 mulai tanggal 1 Januari 2020
Bersama ini kami mengumumkan bahwa OSS Versi 1.1 akan diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2020 untuk menggantikan OSS Versi 1.0. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:
- Sebelum penerapan OSS 1.1, kami akan melakukan migrasi data dari OSS 1.0 ke OSS 1.1 pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 mulai pukul 00.00 s.d pukul 23.59 WIB. Selama migrasi data berlangsung, maka layanan OSS dihentikan sementara.
- Kemudian, mulai tanggal 1 Januari 2020 pukul 00.00 WIB OSS 1.1 akan diaktifkan untuk menggantikan OSS 1.0.
- Perlu kami beritahukan bahwa terdapat perubahan pencatatan total nilai investasi yang semula berdasarkan pada KBLI 2 digit dalam OSS 1.0 menjadi KBLI 5 digit dalam OSS 1.1. Dengan perubahan tersebut data nilai investasi pada KBLI 5 digit dalam OSS 1.1 menjadi kosong/tidak terisi. Disamping itu terdapat beberapa informasi tambahan yang harus diisi oleh pelaku usaha dalam OSS 1.1 (yang tidak terdapat dalam OSS 1.0) yaitu:
- jenis kegiatan (agar dipilih : utama/pendukung/kantor administrasi);
- apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan Kantor Pusat? (agar dijawab : ya/tidak);
- nama penanggung jawab proyek (diisi dalam rangka izin lingkungan). Untuk proyek yang tidak memerlukan izin lingkungan, diisi dengan nama salah satu direktur perusahaan; dan
- status lahan (agar dipilih : sewa/bukan sewa).
Oleh karena itu, dalam OSS 1.1 pelaku usaha HARUS melengkapi nilai investasi kegiatan usahanya di KBLI 5 digit yang masih kosong tersebut sesuai dengan total nilai investasi kegiatan usahanya. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu KBLI 5 digit, maka diisi sesuai dengan besaran nilai investasi masing-masing KBLI 5 digit tersebut dan totalnya sesuai dengan total nilai investasi perusahaan.
Pelaku usaha juga HARUS melengkapi informasi tambahan yang masih kosong seperti pada poin 3a s/d 3d tersebut diatas. Bagi pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu izin usaha maka proses untuk melengkapi data dan informasi tambahan seperti di atas juga HARUS dilakukan untuk masing-masing izin usaha. Untuk penjelasan lebih rinci, pelaku usaha dapat membaca Buku Panduan yang tersedia (click disini).
- Bagi perusahaan yang belum memiliki NIB, maka untuk memperoleh NIB melalui OSS 1.1 pelaku usaha terlebih dahulu harus menyesuaikan maksud dan tujuan dalam akta perusahaannya sesuai dengan KBLI 2017 dan didaftarkan dalam sistem AHU Online yaitu untuk jenis pelaku usaha PT, CV, Firma dan Persekutuan Perdata, sedangkan untuk pelaku usaha perseorangan, yayasan, koperasi, dan kantor perwakilan dikecualikan.
- Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB namun akan melakukan kegiatan ekspor impor agar dapat menyelesaikan permohonan NIB paling lambat tanggal 30 Desember 2019 agar supaya NIB tersebut sudah terkirim ke INSW pada tanggal 30 Desember 2019, karena pada tanggal 31 Desember 2019 mulai jam 00.00 s.d 23.59 sistem OSS akan dimatikan sementara.
Demikian agar menjadi maklum
Terima kasih.
Tim OSS - BKPM
Call Center BKPM 0807 100 2576
Email : satgasnasional@bkpm.go.id (Teknis Perizinan)
info@bkpm.go.id (Teknis Sistem)
PENGUMUMAN UNTUK EKSPORTIR PENGGUNA E-FORM D
Agar proses klaim preferensi di negara tujuan berjalan lancar, harap diperhatikan :
1. Nomor dan tanggal e-Form D sebaiknya baru diinfokan ke importir setelah e-Form D minimal berstatus AS2 (data sudah sampai di ASW Gateway negara tujuan). Tracking status e-Form D dapat dilakukan melalui www.insw.go.id.
2. Apabila ada masalah pengiriman e-Form D segera hubungi LNSW (Telp. 1500679, 021-21480007, email: info@insw.go.id atau helpdesk@insw.go.id).
Terima kasih.
Sehubungan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan. Berikut kami informasikan bahwa :
- Registrasi Kepabeanan untuk mendapatkan akses kepabeanan dilakukan melalui OSS (www.oss.go.id)
- Registasi Kepabeanan sebagai importir dan/atau eksportir dilakukan dengan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor
Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Akses Kepabeanan importir dan/atau eksportir
- Registrasi Kepabeanan sebagai PPJK, PJT, Pengangkut, Pengusaha TPS, Pengusaha TPP, dan Pengusaha dalam FTZ dilakukan dengan
melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB dan melakukan Registrasi Kepabeanan dalam kategori izin operasional dengan persyaratan yang telah
ditetapkan.
- Dalam hal terdapat perubahan maka akan disampaikan pemberitahuan lebih lanjut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi bravo
Bea Cukai 1500225. Email info@customs.go.id, twitter @bravobeacukai, Fanspage Bravo Bea Cukai, atau layanan informasi Subdit Registrasi
Kepabeanan di Lantai Dasar Gedung Sumatera kantor pusat DJBC.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Informasi Gangguan Teknis Layanan e-Form D - ASEAN Single Window
Dengan ini kami informasikan saat ini sistem layanan penerbitan e-Form D Malaysia sedang mengalami gangguan
teknis sebagaimana disampaikan secara resmi oleh Malaysia pada The Joint Session Meeting Between SC-AROO and TWG,
tanggal 29-30 Maret 2018 di Bangkok, Thailand.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ministry of International Trade and Industry (MITI) Malaysia akan menerbitkan hard copy Form D untuk e-Form D
yang telah diterbitkan namun belum dapat dikirimkan secara elektronik ke Indonesia. Untuk itu bagi pelaku usaha yang telah memiliki e-Form D
yang diterbitkan mulai dari tanggal 20 Maret 2018,
disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak eksportir di Malayasia untuk mendapatkan hard copy Form D yang akan diterbitkan oleh MITI.
Untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam proses pengajuan e-Form D, bagi pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan dokumen kepabeanan impor
dengan menyertakan e-Form D dari Malaysia,
agar terlebih dahulu melakukan pengecekan ketersediaan e-Form D tersebut melalui layanan tracking e-Form D
pada portal INSW (www.insw.go.id).
Informasi lebih lanjut terkait gangguan layanan ini dapat diperoleh melalui website INSW.
