Pemerintah Fasilitasi KEK, LNSW Siap Dukung

Pemerintah Fasilitasi KEK, LNSW Siap Dukung

Oleh Tim Humas LNSW

Pemerintah berikan kemudahan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, yang telah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 30 Desember 2020 silam.

 

Kebijakan tersebut diambil guna meningkatkan penanaman modal dan mempercepat pelaksanaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus. Langkah ini diyakini dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan mengembangkan ekonomi di wilayah tertentu, melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja. Adapun fasilitas yang diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, mencakup kemudahan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bea masuk dan PDRI, dan/atau cukai.

 

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut (kecuali Pajak Penghasilan), Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK wajib menggunakan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terhubung dengan Sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ketika melakukan pemasukan dan pengeluaran barang.

 

Tidak hanya menerapkan dokumen tunggal (single document) melalui sistem elektronik serta memenuhi standardisasi pertukaran data, penyelenggaraan SINSW dalam skema pemberian fasilitas untuk KEK juga akan terintegrasi dengan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) dan sistem perpajakan.

 

Seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Menteri itu mulai berlaku 30 Januari 2021 mendatang, PMK Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Lembaga National Single Window yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW, saat ini sedang dalam proses pengembangan sistem aplikasi untuk pemrosesan fasilitas sesuai ketentuan PMK Nomor 237/PMK.010/2020. Pengembangan dan integrasi sistem yang dilakukan, diharapkan berjalan lancar sehingga dapat dimanfaatkan ketika Peraturan Menteri tersebut berlaku. Pada akhirnya, integrasi sistem ini diharapkan berkontribusi bagi peningkatan investasi dan kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus.